Friday, 27 June 2014

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM LATAR BELAKANG, TUJUAN, BIDANG GARAP, MODEL PENDIDIKAN NAHDHATUL ULAMA



MAKALAH

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

LATAR BELAKANG, TUJUAN, BIDANG GARAP, MODEL PENDIDIKAN NAHDHATUL ULAMA

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Pendidikan Islam

Yang Diampu Oleh: M. Zainuri, S.Ag., M. Pd.






Disusun Oleh Kelompok 16:

1.      Ratnani Latifah      (210305)

2.      Hidayah                  (210300)






UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

SEMESTER VII




BAB I

PENDAHULUAN




A.    Latar Belakang Masalah

Organisasi masa Islam yang tumbuh di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan mempunyai andil yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesadaran bangsa Indonesia tentang pentingnya pendidikan ditandai dengan upaya-upaya mereka dalam bidang pendidikan baik melalui organisasi maupun perorangan.[1] Ada beberapa organisasi Islam yang memiliki andil sangat besar dan berpartisipasi dalam proses pembaharuan di Indonesia yang diantarnya adalah Nahdhatul Ulama( NU ).[2]



Mengenal Nahdhatul Ulama dalam konteks pendidikan merupakan hal yang menarik. Ini karena sebuah kesadaran bahwa NU menaungi beragam jenis pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kuantitas pendidikan di bawah naungan NU (Ma'arif) tidak terbantahkan banyaknya. Meski demikian, dalam hal kualitas, keberadaan pendidikan di bawah naungan NU tetap harus diperjuangkan untuk ditingkatkan.

Banyaknya lembaga pendidikan di bawah naungan NU berbanding lurus dengan jumlah umat NU yang mayoritas di negeri ini. Hal itu yang kemudian menuntut disediakannya lembaga-lembaga pendidikan yang dapat dijadikan media belajar dan pengembangan bagi umat NU. NU perlu mengkoordinasi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah naungannya, mengingat ada ciri khusus yang harus ada dalam materi pelajaran di lembaga pendidikan NU, yaitu materi Aswaja (Ahlus Sunnah wal-Jama'ah). Materi ini tidak mesti diberikan di lembaga pendidikan di luar naungan NU.

Lebih lanjut, makalah ini akan mengulas eksistensi pendidikan NU mulai dari sejak berdirinya sampai dengan pertumbuhan dan perkembangannya serta beragam problem yang melingkupi dan kemungkinan solusinya. Bagaimanapun tulisan ini hanya secercah kata untuk melukiskan keberadaan pendidikan NU secara sekilas. Untuk melihat dan mengenal serta memahami pendidikan NU yang sebenarnya haruslah melalui observasi dan kajian serta eksplorasi yang lebih mendalam melalui beragam metode dan sumber yang tersedia.



A.    Rumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis merumuskan masalah sabagai berikut:

1.      Bagaimana latar belakang berdirinya Nahdhatul Ulama?

2.      Apa tujuan berdirinya Nahdhatul Ulama?

3.      Apa bidang garap Nahdhatul Ulama?

4.      Bagaimna model pendidikan nahdhatul Ulama?

B.     Tujuan Masalah

Dalam makalah ini tujuan masalah yang akan dipaparkan adalah:

1.      Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Nahdhatul Ulama

2.      Untuk mengetahui tujuan berdirinya Nahdhatul Ulama

3.      Untuk mengetahui bidang garap Nahdhatul Ulama

4.      Untuk mengetahui model pendidikan Nahdhatul Ulama





















BAB II

PEMBHASAN



A.  Latar Belakang Berdirinya Nahdhatul Ulama

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatut Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.[3]

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya,  muncullah berbagai organisai pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bahwah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Mereka berseru kepada Ibnu Sa’ud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan.[4]

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc(khusus), maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar.

Untuk menegaskan prisip dasar orgasnisai ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU , yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Adapun susunan pengurus NU yang pertama kali adalah sebagai berikut:

Raisul Akbar               : K.H. Hasyim Asy’ari Tebuireng

Wakil Ra’isul Akbar   : KH. Ahmad Dahlan Surabaya

Khatib Awal               : KH. Abdul Wahab Habullah Surabaya

Khatib Sani                 : KH. Abdul Halitn Cirebon

A’wan                                     : KH. M. Alwi Abdul Aziz Surabaya

Mutasyar                     : KIT R. Asnawi Kudus

Mutasyar                     : KH. Ridwan Semarang.[5]

Dengan demikian NU bermaksud ingin memegang teguh salah satu mazhab dari  machab imam empat yaitu, Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi.

B.     Tujuan Berdirinya Nahdhotul Ulama

NU sebagai perkumpulan / jam’iyyah diniyyah islamiyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) ada untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
Tujuan NU sendiri adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal-Jama’ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.
Untuk mewujudkan tujusan tersebut, Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

·         Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal-Jama’ah.

·         Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelengaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai  ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

·         Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl’afin).

·         Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.

·         Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah.

Selain itu, NU juga bercita-cita untuk mewujudkan hubungan antar bangsa yang adil, damai dan manusiawi menuntut saling pengertian dan saling memerlukan, dan untuk mewujudkannya NU bertekad untuk mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathoniyah dan ukhuwah Insaniyah yang mengemban kepentingan nasional dan internasional dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-ikhlash (ketulusan), al-‘adalah (keadilan), at-tawassuth (moderasi), at-tawazun (keseimbangan) dan at-tasamuh (toleransi), dengan tetap menjunjung tinggi semangat yang melatarbelakangi berdirinya dan prinsip-prinsip yang ada dalam Qanun Asasi.[6]

C.     Bidang Garap  Nahdhotul Ulama

Dalam kongres Muslimat NU ke-16, empat bidang garapan akan menjadi fokus utama, meliputi pendidikan, dakwah, kesehatan dan ekonomi. Untuk membahas materi mengenai garapan tersebut, para pakar dan pejabat dari kementarian yang bersangkutan akan dihadirkan untuk memberikan masukan.

Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, beberapa Kementerian dan lembaga yang akan memberikan materi adalah

A.    Pendidikan

1.      Dirjen PAUD NI (Kemendiknas RI) dengan tema Program Dirjen PAUDNI dalam Pendidikan Anak usia Dini dan Peningkatan ekonomi perempuan melalui berbagai program kecakapan hidup sebagai bagian dari Peningkatan SDM di Indonesia.

2.      Dirjen Pendidikan Agama Islam: Program Dirjen Pendis dalam mendorong penguatan kualitas RA dan TPQ melalui peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana prasarananya.

B.     Da’wah 

1.      Pusat Kerukunan Amat Beragama Kementerian Agama RI: dengan tema Peran PKUB dalam mendorong dan memfasilitasi terwujudnya harmoni kehidupan intern dan antar umat beragama di Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan.

2.      Majelis Ulama Indonesia : Peran MUI dalam mensinergikan organisasi kemasyarakatan Islam agar terbangun ukhuwah Islamiyah secara substansif melalui pendekatan kesejahteraan ummat.

3.      Ditjen Informasi dan Komunikasi Publio, Kementerian Kominfo RI, dengan tema Meningkatkan peran IT sebagai media da’wah di lingkungan Muslimat NU.

C.     Kesehatan

1.      BKKBN : Peran BKKBN dalam mewujudkan penduduk berkualitas melalui layanan KB, BKB, BKR berdasarkan UU No. 52 tahun 2009 Bab VII Pembngunan Keluarga.

2.      Pusat Prmosi Kesehatan, Kemenkes RI dengan tema Peran Badan Promkes dalam percepatan penurunan angka kematian Ibu, bayi dan Balita di Indonesia.

D.    Ekonomi 

1.      Deputi V Biang Pengembangan Sumber Daya Manusia (KUKM) dengan tema Kebijakan Deputi SDM dalam memberikan fasilitasi dan openguatan SDM Koperasi di Indonesia.

2.      Lembaga Pengembangan Dana Bergulir (Kementerian KUKM RI) dengan tema: Peran LPDB dalam penguatan permodalam koperasi, khususnya koperasi perempuan di Indonesia.

3.      Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan dengan thema Peran Biba Pengelolaan DAS dan Perhutanan Social Kementerian Kehutanan dalam mendorong proses rehabilitasi lahan dan hutan di Indonesia (sinergi GO-NGO-CSO).

4.      Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian (Kementerian Pertanian RI) dengan tema Peran Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana dalam peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai program peningkatan productivitas pertanian dan pemberdayaan ekonomi petani.[7]

E.     Model Pendidikan Nahdhotul Ulama

Model Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama (NU) NU dan pondok pesantren merupakan dua institusi yang berbeda, tetapi keduanya nyaris tidak dapat dipisahkan. NU adalah organisasi social-keagamaan, bahkan pada perkembangan berikutnya terjun dalam kancah politik. Sementara pesantren adalah lembaga pendidikan yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai, dan materi dalam proses belajar-mengajarnya. Walaupun dua lembaga keagamaan ini berbeda, namun tak dapat dipisahkan, karena masing-masing saling mendukung satu sama lain. Pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non klasikal yaitu dengan metode wetonan dan sorogan, pun pada waktu itu di pesantren tidak atau belum diajarkan ilmu-ilmu umum. Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa model pendidikan Nahdlatul Ulama (NU) bersifat tradisionalis yakni mengembangakan system pendidikan pesantren. Meskipun pada perkembangan berikutnya NU- pun menyelenggarakan pendidikan modern, seperti sekolah atau madrasah yang dalam pola belajar-mengajarnya dilakukan system klasikal.[8]

Beberapa metode yang dulu pernah di gunakan dalam pendidikan Nahdhotul Ulama yang berkaca dari Pondok Pesantren Tebuireng adalah:

1.      Metode Sorogan atau Bandonngan

Adalah cara pengajaran yang banyak dipakai oleh para ulama pada masa dulu untuk mengajarkan ilmu agama kepada santri.[9] Win Usuluddin (2002:41) menerangkan bahwa metode ini disebut sorogan karena santri/peserta didik menghadap kiai atau ustadz pengajarnya seorang demi seorang dan menyodorkan kitab untuk dibaca dan atau dikaji bersama dengan kiai atau ustadz tersebut.[10]

2.      Metode Musyawarah

Musyawarah adalah sebuah kegiatan diskusi dalam rangka melatih berfikir secara kritis, cermat dan akurat demi keputusan bersama dengan kualitas kebenaran yang bisa dipertanggung jawabkan. Metode ini efektif dalam menghasilkan santri berpikir maju dan handal berperan serta dalam masyarakat.

3.      Mata Pelajaran Umum

Dalam pembelajaran memulai menambahkan ilmu umum seperti mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu bumi

















BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari uraian  makalah kami, bahwa dapat disimpulkan yaitu:

Ø  Organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) dibentuk pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar.

Ø  Tujuan NU sendiri adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal-Jama’ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Ø  Bidang garap yang dilakukan NU adalah:

a)      Pendidikan

b)      Dakwah

c)      Kesehatan

d)     Ekonomi

Ø Model pendidikan NU hamper menyerupai atau memang berkaca dari metode pesantren walaupun pada perkembngan zaman NU mengikuti metode modern. Mereka pada awalnya menggunakan metode sorogan atau bandongan, musyawarah, dan kemudian mata pelajaran umum.

B.     Kritik dan Saran

Demikianlah  makalah tentang latar belakang, tujuan, bidang garap dan model pendidikan  Nahdhotul Ulama. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua, kami menyadari bahwa makalah kami ini jauh dari sempurna, maka dengan rendah hati kami mohon saran dan kritik dari segala pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Daulay, Haidar Putra, Historis dan Eksistensi Sekolah dan Madrasah, Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001.

Syukur, Fatah, sejarah Pendidikan Islam, Pustaka Rizki Putra. 2012.




Ihsan Muttaqin, http://ikhsansindu.blogspot.com/2012/04/makalah-sejarah-dan-perkembangan.html, di unduh taggal 12 Desember 2013.


http://sazmgl.blogspot.com/2010/12/metode-sorogan.html, diakses tanggal 29 Desember 2013.





































           





[1] Haidar  Putra daulay, Historisitas dan eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah, Tiara Wacana Yogyakarta, 2001, hal .44.


[2] Dr. H. Fatah Syukur NC, M.Ag, Sejarah Pendidikan Islam, Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 161.




[4] Haidar Putra Daulay, op.cit, hal.45.


[5] Ibid, hal. 72-73.






No comments:

Post a Comment